Period orde baru meninggalkan legacy intelijen, dengan stigma sebagai alat represif penguasa terhadap kelompok oposisi dan menyebar teror untuk menciptakan rasa takut publik. Kekuasaan orde baru, telah memfasilitasi kewenangan intelijen tanpa batas.
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
Not all written content the Library has archives for is now available in the Library’s Web-site. Limits influencing use of the archived written content include a one-12 months embargo period for all information inside the archive.
GlobaLex is provided being an data services only and isn't intended to supply, and should not be relied on like a supply of, lawful advice. Users ought to consult competent experts concerning the application in the regulation to distinct conditions.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
. Intelligence products and services should really abandon the aged paradigm in understanding threats and fork out shut attention to new worries for instance worldwide terrorism.
Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global yang terus berubah.
Pelibatan BIN dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat atau menciptakan vaksin sama sekali tidak mencerminkan agenda reformasi intelijen yang selama ini belum menunjukan progresivitas.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen Di Sini terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
And among the list of significant-rating officials within the embassy in Indonesia explained that the American embassy in Indonesia were warned by BIN not to interfere from the 2024 elections. and after the close on the 2024 Indonesian common election with Prabowo profitable the election along with the failure of US efforts to affect the election. BIN seemed to have recognised about NED and USAID pursuits in Indonesia and seemed to have taken preventive actions and counter narative.[41]
BIN continues to be the subject of criticism from human rights teams for its treatment method of dissidents and human legal rights advocates in Indonesia and not enough accountability, as even the Indonesian governing administration would not know regarding their activity.[four][5]
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.